Apa Yang Baru Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang guru?

Apa Yang Baru Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang guru?

Sebagai tenaga professional, guru memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas

Untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru, dimana sebelumnya ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Dengan adanya Peraturan yang baru, dengan sendirinya Peraturan lama tentu tidak lagi berlaku sebagai mana mestinya.

Dalam peraturan baru kita kenal dengan istilah revisi. Dengan adanya revisi, maka lahirlah regulasi baru yang notabene mengatur tentang guru.

Peraturan yang mengatur tentang guru, tadinya ditata dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Namun seiring dengan keinginan pemerintah untuk terus meningkatkan profesionalitas guru, maka aturannya kembali ditata dalam Peraturan Pemerintah yang baru, PP Nomor 19 Tahun 2017.

Dalam  PP yang baru ini, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru telah mengalami perubahan. Jika dicermati, revisi yang dilakukan terdapat dalam perubahan redaksi kalimat, selain juga ada pasal yang dihapus dan adapula pasal yang ditambahkan.

Berikut rinciannya:

  • Ketentuan dalam Pasal 1:

Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
(dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, istilah ini tidak dimuat)

Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. (PP Nomor 19 Tahun 2017)
(dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru)

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat (PP Nomor 74 Tahun 2008)
(dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, istilah ini dirunut lebih rinci: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota (PP Nomor 74 Tahun 2008)
(dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, istilah ini dirunut lebih rinci: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom)

Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional (PP Nomor 74 Tahun 2008)
(dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, istilah ini dirunut lebih rinci: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah)

Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional (PP Nomor 74 Tahun 2008)
(dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, istilah ini tidak dimuat)

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PP Nomor 19 Tahun 2017)
(istilah ini tidak dimuat sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008)

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2017, pasal 6 dihapus

Bunyi Pasal 8 dalam PP Nomor 19 Tahun 2017: Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel”, Dimana pasal 8 sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 berbunyi: “Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel”

Ketentuan dalam Pasal 10 disederhanakan lagi menjadi:
(1) Sertifikat Pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
(2) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
(3) Sertifikat Pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi            Guru
(3) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya diberi satu nomor registrasi        Guru (PP Nomor 19 Tahun 2017)

Dimana pasal 10 sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 berbunyi:

(1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.

(2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

(3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan

(4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi Guru dari Departemen.

(5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi Guru dari Departemen.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

 

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S-l/D-IV dan tidak memiliki Sertifikat Pendidik dapat diangkat menjadi Guru.

(2) Pengangkatan Guru yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (a) diperuntukkan bagi Guru produktif pada SMK; (b) belum terdapat program studi di perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang keahlian khusus; dan (c) tidak diperuntukkan untuk mengisi formasi khusus pegawai negeri sipil.

(3) Pengangkatan menjadi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus uji kesetaraan dan uji kelayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Uji kesetaraan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) merupakan penyetaraan pemenuhan kualifikasi akademik S- i / D-IV.

(5) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemenuhan Sertifikasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2017, pasal 12 dan 14 dihapus

 

Yang paling menarik adalah ketentuan Tunjangan Profesi yang diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 19 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Tunjangan Profesi diberikan kepada:

(1) Guru;

(2) Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau

(3) Guru yang mendapat tugas tambahan.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri atas:

(a) Wakil kepala satuan pendidikan;

(b) Ketua program keahlian satuan pendidikan;

(c) Kepala perpustakaan satuan pendidikan;

(d) Kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;

(e) Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu; atau

(f) Tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

Inilah Penjelasan singkat konsekuensi dari adanya Revisi pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Guru. Tentu ini belum merupakan penjelasan yang mendetail karena sebaiknya Anda sendiri sebenarnya bisa membandingkan adanya dua Peraturan Pemerintah ini, dan untuk membantu anda, kami menyertakan 2 file PDF yang bisa anda download melalui link berikut:

PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

2352total visits,1visits today

This Post Has One Comment

  1. The prostate related is an essential section of a male’s the reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate gland can be found just while watching rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really miserable and inconvenient to the patient as his urinary method is directly affected.

    The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.

    Prostate infection, also known as prostatitis, is easily the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 years of age. Infections from the prostate related are classified into four types – acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

    Acute bacterial prostatitis may be the least common coming from all types of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

    Chronic bacterial prostatitis is a condition connected with a particular defect inside gland along with the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be brought on by trauma on the urinary tract or by infections received from the rest of the body. A patient may experience testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect followed by the employment antibiotics and NSAIDs to help remedy the inflammation.

    Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to create the sources of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and lifting may cause these infections.

    Maintaining a Healthy Prostate

    To prevent prostate diseases, a proper meals are important. These are some in the actions to keep your prostate healthy.

    1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for general health and will also also maintain your urinary track clean.

    2. Some studies advise that a couple of ejaculations weekly will help to prevent prostate type of cancer.

    3. Eat red meat moderately. It has been shown that consuming over four meals of beef weekly will increase the chance of prostate diseases and cancer.

    4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

    The most important measure to adopt to make certain a wholesome prostate is usually to choose regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you need to choose prostate examination at least once per year.

Leave a Reply