Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat, menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan yang mengangkat tema giant sea wall sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjir rob di Pantai Utara Jawa Tengah tersebut dihadiri pimpinan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup, sivitas akademika Unissula, aktivis lingkungan, Kelompok Wanita Tani, serta aktivis mahasiswa.
Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di kampus yang dikenal konsisten mengembangkan tata kelola lingkungan berkelanjutan. Menurutnya, isu abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah merupakan persoalan nyata yang membutuhkan solusi komprehensif, tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan secara ekologis.
Dalam rangkaian kuliah umum tersebut, Unissula dan Kementerian Lingkungan Hidup juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penandatanganan MoU tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah untuk menghasilkan kajian, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia.
Rektor menjelaskan bahwa Unissula memiliki sumber daya akademik yang siap mendukung pengkajian berbagai aspek pembangunan pesisir, mulai dari regulasi dan tata ruang hingga teknik lingkungan, hidrologi, rekayasa pantai, serta pengelolaan sumber daya air. Ia juga melaporkan bahwa dalam tiga tahun terakhir Unissula secara berturut-turut menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah dalam penerapan kampus ramah lingkungan berdasarkan pemeringkatan UI GreenMetric.
Sementara itu, Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa persoalan Pantura Jawa bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan ruang hidup dan ruang ekonomi jutaan masyarakat pesisir. Menurutnya, kawasan Pantura merupakan salah satu urat nadi ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 27,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, namun di saat yang sama jutaan penduduk pesisir menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang semakin serius.
Dalam paparannya, Jumhur mengingatkan bahwa akar persoalan rob di Pantura tidak semata-mata disebabkan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Berdasarkan data ilmiah, laju kenaikan muka laut di wilayah Semarang relatif kecil dibandingkan laju penurunan muka tanah yang di beberapa lokasi mencapai hingga 100 milimeter per tahun. Karena itu, kebijakan penanganan rob harus menyasar akar masalah berupa eksploitasi air tanah berlebihan, perubahan tata ruang, serta menurunnya daya dukung lingkungan.
Terkait rencana pembangunan giant sea wall, Jumhur menilai proyek tersebut dapat menjadi bagian penting dari strategi perlindungan Pantura. Namun, ia menegaskan bahwa tanggul laut raksasa tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Pembangunan infrastruktur fisik harus dipadukan dengan pendekatan berbasis alam (nature Based Solutions) termasuk restorasi mangrove dan penguatan ekosistem pesisir.
Menurutnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove mampu meredam energi gelombang laut sekaligus memperbaiki kondisi ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, pembangunan tanggul laut perlu diintegrasikan dengan pengendalian pemanfaatan air tanah, restorasi kawasan pesisir, serta penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Menteri juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam setiap proyek perlindungan pesisir. Pembangunan infrastruktur, kata dia, tidak boleh mengabaikan kepentingan nelayan, petambak, pekerja informal, maupun kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan pantai. Seluruh rencana pembangunan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, disertai partisipasi masyarakat secara bermakna.
Di hadapan sivitas akademika Unissula, Jumhur secara khusus mengajak kampus untuk mengambil peran strategis dalam mengawal masa depan Pantura Jawa Tengah. Ia mendorong Unissula menjadi pusat laboratorium monitoring kawasan pesisir serta berkontribusi dalam penyusunan kajian ilmiah, pengawasan KLHS dan AMDAL, perumusan keadilan agraria pesisir, serta pendampingan masyarakat terdampak.
“Jika kita mampu memadukan kecerdasan rekayasa sipil dengan pengendalian tata air tanah, restorasi ekosistem mangrove, tata kelola yang akuntabel, serta keberpihakan kepada masyarakat pesisir, maka Pantura Jawa Tengah akan bertransformasi menjadi kawasan yang aman, produktif, dan berkelanjutan,” tegas Jumhur.
