Pengertian penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia adalah padanan dari istilah misbruik van omstandigheden dan undue influence.[1] Penyalahgunaan keadaan dalam sistem common law dikenal sebagai undue influence dikenal juga unconscionability, kedua istilah ini pada dasarnya memiliki perbedaan, Adapun persamaan dari kedua istilah ini yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidak seimbangan posisi tawar para pihak. Bila kontrak terbentuk atas dasar ketidak patutan atau ketidak adilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan undue influence (hubungan yang berat sebelah), namun bila ketidak adilan terjadi pada suatu keadaan, maka hal ini dinamakan unconscionability (keadaan yang berat sebelah).[2] Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (waktu itu) ketentuan Burgerlijk Wetboek (Belanda) yang mengatur hal itu. Adapaun penyalahgunaan kedaan dapat diterjemahkan sebagai cacat kehendak yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu:[3]
- Kesesatan (dwaling);
- Paksaan (dwang); dan
- Penipuan (bedrog).
Perjanjian Terapeutik, adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian Terapeutik harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehtan.[4]
Perjanjian Terapeutik memiliki objek yakni pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Sebab yang halal yang terdapat dalam Perjanjian Terapeutik adalah dimana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehaatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).[5] Perjanjian informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang berarti persetujuan diberikan pihak pasien atas rencana tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya setelah pihak pasien menerima informasi mengenai tindakan medis yang akan diterimanya.[6]
Jaminan kesejahteraan sosial salah satunya ditunjukan dengan perwujudan pemenuhan pelayanan medis yang layak bagi masyarakat tidak mampu, gagasan ini secara nyata diterjemahkan melalui Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terkait system pelaksanaan jaminan sosial, hal ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Narasi terkait korelasi antara staat fundamental norm dengan formeel gesetz dalam rangkaian analogi politik jaminan kesehatan bagi masyarakat miskit tersebut menunjukan betapa kedudukan masyarakat tidak mampu juga dilindungi oleh negara dan konstitusi serta politik hukum kesehatan dalam hal hak memperoleh pelayanan medis yang baik.
Kedudukan konstitusionla ini menjadi sumir akibat adanya kenyataan bahwa pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa medis tidak lagi bernafaskan amanat konstitusi dan Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa perjanjian terapeutik dan perjanjian menyangkut informed consent hanya dilandasi pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata terkait kebebasan berkontrak, pada perkembangannya diketahui bahwa pasien tidak memiliki cukup pemahaman terkait fasilitas pelayanan medis yang seharusnya diporelehnya, Tindakan dan fasilitas medis merupakan perbuatan yang hanya dapat dipahami oleh tenaga medis dan rumah sakit, pasien tidak mampu yang tidak memiliki pengathuan perihgal ilmu medis pada kenyatananya tidak emmahami haknya dalam suatu perjanjian pelayanan medis. Hal ini jelas dapat dikatakan sebagai undue influence atau misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan atau keadaan berat sebelah dalam suatu perjanjian. Persoalan misbruik van omstandigheden ini dapat dilihat dalam kasus-kasus di bawah ini:[7]
Tabel: Kasus-Kasus Penolakan Pasien Tidak mampu Oleh Rumah Sakit
| No | Kasus | Kronologi Kasus |
| 1 | Kasus Bambang Sutrisno | Bambang Sutrisno merupakan warga tidak mampu berusia 50 tahun yang ditolak oleh RSUD Ibnu Sina Gresik, akibat penolakan tersebut Bambang yang sekarat pun meninggal dunia. Kasus ini terjadi pada 13 Mei 2009. |
| 2 | Kasus Suryani | Suryani yang berusia 44 tahun merupakan penderita kanker getah bening, Suryani ditolak Rumah Sakit Dharmais, Jakarta Barat. Pihak rumah sakit beralasan, Suryani hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kasus ini terjadi pada 15 Oktober 2011. |
| 3 | Kasus Dera Nur Anggraini
|
Dera adalah seorang yang mengalami sakit di kerongkongannya, akibat penyakitnya itu Dera dibawa orang tuanya untuk mendapatkan Tindakan medis karena keadannya yang semakin memburuk, namun 10 rumah sakit dimana Dera dibawa untuk mendapatkan pelayanan medis menolaknya, dan pada akhirnya akibat penolakan tersebut Dera pun meninggal karena tidak mendapatkan perawatan medis. Kasus ini terjadi pada 13 Februari 2013. |
Diambil dari berbagai sumber.
Berbagai kasus di atas terlihat jelas betapa pihak rumah sakit hanya berorientasi pada keuntungan ekonomis, pelayanan medis bagi pasien tidak mampu hanya berorientasi pada komersialisasi kesehatan, hal ini mengakibatkan hilangnya akses pelayanan medis bagi masyarakat tidak mampu. Artikel penelitian yang ditulis oleh Ratna Dwi Wulandari, Agung Dwi Laksono, Rofngatul Mubasyiroh, Rika Rachmalina, Mara Ipa, dan Nikmatur Rohmah dengan judul “Hospital utilization among urban poor in Indonesia in 2018: is government-run insurance effective?” menjelaskan korelasi antara kemampuan ekonomi dengan tingkat pelayanan kesehatan masyarakat. Artikel yang dimuat dalam jurnal BMC Public Health, menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu memiliki persoalan mendasar dalam memperoleh hak hidupnya, salah satu masalah mendasar tersebut adalah akses pelayanan medis yang baik. Pelayanan medis yang mahal telah membuat masyarakat tidak mampu tidak terjamah dengan pelayanan kesehatan yang memadai, hal ini membuat masyarakat tidak mampu di Indonesia hidup dengan kesehatan buruk dan gizi buruk, hal ini diperparah lagi dengan akses makanan, udara, dan air bersih yang sulit dijangkau akibat minimnya kemampuan keuangan.[8]
Hal ini jleas menunjukan betapa rumah sakit sebagai lembaga kesehatan di negeri ini telah melakukan penyesatan dan penipuan, karena menghilangkan hak pelayanan medis bagi masyarakat tidak mampu secara layak yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian di operasionalkan dalam perjanjian terapeutik dan perjanjian menyangkut informed consent. Keadaan demikian jelas merupakan misbruik van omstandigheden. Hal ini dapat dianalisis dari aspek asas perjanjian, secara hukum keperdataan penolakan bagi pasien tidak mampu telah membuat perjanjian terapeutik dan perjanjian menyangkut informed consent yang dibuat oleh rumah sakit bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian.
Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian, dalam perjanjian pelayanan medis anatar rumah sakit dan pasien tidak mampu seharusnya tidak ditentukan sepihak oleh rumah sakit sehingga perjanjian cenderung menguntungka pihak rumah sakit, penolakan bagi pasien tidak mampu ini menunjukan betapa perjanjian pelayanan medis terhadap pasien tidak mampu yang seharusnya memiliki akses pelayanan medis yang adil menjadi cacat, hal ini mengakibatkan pelayanan medis menjadi suatu perbuatan melawan hukum karena dalam keadaan diskriminasi bagi pasien tidak mampu, keadaan demikian jelas jauh dari asas keseimbangan dalam perjanjian pelaytanan medis. Pada perjanjian pelayanan medis seharusnya antara rumah sakit dan pasien tidak mampu sejajar mengingat pasien tidak mampu dibiayai oleh lembaga jaminan kesehatan sebagaimana dijamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya asas keseimbangan perdata tidak mampu tercermin bila melihat kedudukan keperdataan bagi pasien tidak mampu dalam hal perjanjian pelayanan kesehatan dewasa ini. Keadaan demikian jelas pula bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khsusnya syarat terkait suatu sebab yang halal atau geoorloofde oorzaak.
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sebuah sebab ialah terlarang, bilamana undang-undang melarang atau bilamana bertentangan pada ketertiban umum ataupun kesusilaan baik, oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan sebab sah ialah suatu sebab yang undang-undang tidak melarang, ketertiban umum ataupun kesusilaan. Jalinan keterkaitan hubungan antara pasien dan juga dokter yang berkenaan dengan layanan medis dipergunakan sebagai suatu obyek yang dijanjikan, kedua belah pihak baik pihak yang menerima layanan medis atau dokter menginginkan sebuah hal yang halal, sebab pihak dokter dalam menyembuhkan dan menolong pada pihak yang mendapatkan layanan medis tersebut mempergunakan wawasan dan juga ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan, pasien juga harus bertindak yang halal, yakni dengan mengharap kesehatan, dengan demikian syarat-syarat yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata telah bisa dilaksanakan pemenuhan. Transaksi terapeutik didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang di dalamnya ada usaha untuk melaksanakan penyelenggaraan praktik dokter yang berbentuk memberikan layanan kesehatan yang dilandaskan terhadap keterampilan dan juga keahlian yang ada pada pihak dokter. Fakta bahwa penolakan pasien tidak mampu yang merupakan tindakan misbruik van omstandigheden oleh rumah sakit, secara nyata menunjukan bahwa perjanjian terapeutik dan perjanjian menyangkut informed consent sebagai komitmen pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu telah menciderai geoorloofde oorzaak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian keperdataan.
- Simpulan
Hak untuk mendapatkan pelayanan medis merupakan hak dasar hidup setiap orang yang diakui dan dilindungi di negara Indonesia, hak ini oleh negara dimandatkan kepada rumah saki sebagai institusi pelayanan medis. Hal ini pada kenyataannya belum terwujudj secara adil akibat adanya penolakan terhadap pasien tidak mampu oleh pihak rumah sakit yang sebagaian besar diakibatkan kemampuan biaya pembayaran rumah sakit. Fakta ini menujujan bahwa dalam hal pelayanan medis bagi masyarakat tidak mampu kedudukan perjanjian terapeutik dan perjanjian menyangkut informed consent sebagai komitmen pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu tidak jelas sehingga mengakibatkan keadaan berat sebelah atau misbruik van omstandigheden yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien tidak mampu.
[1] N.E. Algra et.al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae BelandaIndonesia, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 301.
[2]Hardjan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.113-115.
[3] Loc, cit.
[4]Cecep Tribowo, op, cit.
[5]Loc, cit.
[6]Loc, cit.
[7]Kasus-Kasus Penolakan Pasien Tidak mampu oleh Rumah Sakit, https://news.okezone.com/read/2013/02/19/500/764146/ini-deretan-kasus-penolakan-warga-tidak mampu-oleh-rumah-sakit, diakses pada 12 Juni 2023. Lihat juga: https://nasional.kompas.com/read/2009/06/11/16483247/ditolak.rumah.sakit.pasien.tidak mampu.akhirnya.meninggal?page=all, diakses pada 20 Juni 2023.
[8]Ratna Dwi Wulandari, Agung Dwi Laksono, Rofngatul Mubasyiroh, Rika Rachmalina, Mara Ipa, dan Nikmatur Rohmah, “Hospital utilization among urban poor in Indonesia in 2018: is government-run insurance effective?” BMC Public Health, Vol, 23, No. 92, 2023, hlm. 2-3.
