*Penulis: Prof Dr Bahtiyar Efendi SPd SH MM MH
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Putusan yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 tersebut mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Perkara ini berawal dari gugatan terhadap keputusan administrasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait penyetaraan pendidikan.
Putusan tersebut memiliki arti penting dalam perspektif hukum administrasi negara. Pengadilan telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan dan keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Namun, persoalan ini juga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya mengenai kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad.
Dalam hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan ini menjadi dasar pertanggungjawaban perdata atas tindakan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
Dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau tidak sesuai dengan kepatutan dan kehati-hatian juga dapat masuk dalam ruang lingkup PMH.
Meskipun demikian, penerapan Pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat dilakukan secara otomatis. Setidaknya terdapat empat unsur yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.
Putusan Administrasi Tidak Otomatis Menjadi PMH Perdata
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara pembatalan keputusan administrasi dan pertanggungjawaban perdata seseorang. Putusan MA dalam perkara ini merupakan putusan tata usaha negara. Objek yang diperiksa adalah keabsahan surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka secara pribadi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, harus ada pemeriksaan tersendiri mengenai tindakan yang bersangkutan, pengetahuan atau kesalahannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan.
Perlu dibedakan pula antara tindakan pejabat yang menerbitkan dokumen dan tindakan pihak yang menggunakan dokumen tersebut. Penerbitan keputusan administrasi berada dalam lingkup kewenangan badan atau pejabat pemerintahan. Sementara itu, penggunaan dokumen oleh seseorang perlu dinilai berdasarkan fakta dan bukti yang dapat menunjukkan apakah terdapat kesalahan atau tindakan melawan hukum.
Pembedaan ini penting agar analisis hukum tidak mencampuradukkan tanggung jawab pejabat pemerintahan dengan tanggung jawab perdata orang yang menggunakan dokumen tersebut.
Kerugian Publik dan Unsur Pertanggungjawaban
Persoalan berikutnya adalah mengenai kerugian. Dalam konteks pemilu, penggunaan dokumen administrasi yang kemudian dinyatakan tidak sah dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, integritas proses pencalonan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Namun, kerugian publik tersebut tidak otomatis dapat diperlakukan sebagai kerugian perdata yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Penggugat dalam perkara perdata tetap harus menunjukkan adanya kerugian yang nyata dan hubungan sebab akibat dengan perbuatan pihak yang digugat.
Kerugian material, misalnya, harus dapat dihitung dan dibuktikan. Sementara itu, kerugian immaterial juga memerlukan dasar pembuktian yang relevan. Penurunan kepercayaan publik atau anggapan adanya ketidakadilan dalam proses pemilu merupakan persoalan serius, tetapi tidak dengan sendirinya memenuhi seluruh unsur PMH.
Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan bahwa masyarakat telah mengalami kerugian perdata akibat penggunaan surat keterangan tersebut. Kepentingan publik memang harus dilindungi, tetapi pertanggungjawaban perdata tetap harus didasarkan pada unsur dan pembuktian sebagaimana ditentukan hukum.
Penyalahgunaan Keadaan dan Penyalahgunaan Kewenangan
Dalam naskah ini, doktrin misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan juga perlu ditempatkan secara tepat. Doktrin tersebut dikenal dalam hukum perdata, terutama berkaitan dengan keadaan ketika seseorang memanfaatkan posisi atau kondisi khusus pihak lain sehingga pihak tersebut memberikan persetujuan dalam suatu hubungan hukum atau perjanjian.
Doktrin tersebut berbeda dengan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan atau batas yang telah ditentukan hukum. Karena itu, persoalan penerbitan surat keterangan oleh pejabat pemerintahan lebih tepat dianalisis terlebih dahulu melalui prinsip-prinsip hukum administrasi negara.
Adapun kemungkinan pertanggungjawaban perdata harus dinilai secara terpisah berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Tidak tepat apabila setiap keputusan administrasi yang dibatalkan langsung dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh orang yang memperoleh manfaat dari keputusan tersebut.
Menjaga Kepastian Hukum dan Keadilan
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 memberikan pelajaran penting mengenai kewajiban pemerintah untuk menerbitkan keputusan administrasi berdasarkan kecermatan, ketelitian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pejabat publik harus memiliki dasar administrasi dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pemilu, Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pendidikan serta dokumen yang harus dilampirkan oleh calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persyaratan administratif bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan.
Pada akhirnya, putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan amar serta pertimbangan hukumnya. Namun, konsekuensi hukum dari putusan tersebut juga harus ditempatkan dalam ranah hukum yang tepat. Pembatalan keputusan administrasi, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan pertanggungjawaban perdata merupakan persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.
Penegakan hukum yang baik bukan hanya menuntut adanya kepastian hukum, melainkan juga ketepatan dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab, dasar pertanggungjawaban, dan kerugian yang harus dibuktikan. Dengan demikian, keadilan tidak dibangun melalui kesimpulan yang tergesa-gesa, tetapi melalui proses hukum yang objektif, proporsional, dan berdasarkan bukti.
