*Penulis: Prof Dr Bahtiyar Efendi SPd SH MM MH
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh layanan keuangan. Jika dahulu pinjaman dilakukan melalui lembaga keuangan secara langsung, kini masyarakat dapat mengajukan pinjaman hanya melalui telepon seluler. Kemudahan ini dikenal dengan istilah financial technology atau fintech.
Salah satu layanan fintech yang banyak digunakan adalah peer-to-peer lending. Di Indonesia, layanan ini dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring. Layanan tersebut mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik.
Kehadiran pinjaman daring memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko. Sejumlah praktik pinjaman online justru menimbulkan persoalan hukum, mulai dari bunga dan biaya yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan ancaman, hingga penyebaran informasi yang merendahkan martabat peminjam.
Salah satu persoalan tersebut pernah dialami seorang warga di Solo. Awalnya, ia meminjam uang sebesar Rp1 juta untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Namun, pinjaman tersebut kemudian berkembang menjadi sekitar Rp4 juta. Jumlah yang harus dikembalikan disebut mencapai Rp30 juta. Persoalan semakin berat ketika peminjam mendapat ancaman dan fotonya disebarkan dengan tuduhan yang merugikan nama baiknya.
Kasus lain terjadi pada seorang guru honorer di Kabupaten Semarang. Ia awalnya meminjam Rp3,7 juta, tetapi jumlah kewajibannya kemudian membengkak hingga Rp206,3 juta. Ia juga mengaku mendapat ancaman penyebaran identitas pribadi ketika belum mampu memenuhi tagihan.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pinjaman daring bukan hanya berkaitan dengan hubungan utang-piutang. Di dalamnya terdapat persoalan perlindungan konsumen, data pribadi, dan kemungkinan terjadinya tindak pidana.
Ketika perjanjian digital menjadi masalah hukum
Hubungan antara penyelenggara pinjaman daring dan pengguna layanan pada dasarnya dibentuk melalui perjanjian elektronik. Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan melalui sistem digital. Namun, persetujuan tersebut tidak selalu berarti pengguna memahami seluruh konsekuensi hukumnya.
Sebagian masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai bunga, biaya layanan, mekanisme pembayaran, dan penggunaan data pribadi. Ketimpangan pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara yang tidak bertanggung jawab.
Dalam hukum perjanjian, kebebasan berkontrak tidak berarti para pihak bebas membuat kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3).
Karena itu, persetujuan digital tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan setiap tindakan penyelenggara. Apabila terdapat ancaman, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, atau tindakan melawan hukum lainnya, persoalannya dapat masuk ke ranah pidana sesuai unsur tindak pidana yang terbukti.
Beberapa perbuatan yang berpotensi menjadi tindak pidana antara lain akses ilegal terhadap data elektronik, penyebaran data pribadi tanpa dasar hukum, pengancaman melalui media elektronik, serta penipuan. Penanganannya dapat menggunakan ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Peran OJK tidak hanya mengawasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Peran tersebut menjadi semakin penting seiring berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi.
Pengaturan pinjaman daring juga mengalami perkembangan. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah diperbarui melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Selanjutnya, POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menggantikan POJK Nomor 10 Tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengaturan industri pinjaman daring terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan masyarakat.
Namun, tugas OJK tidak berhenti pada penerbitan izin dan pengawasan administratif. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan OJK dalam penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan juga diperkuat.
Pasal 48B memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sebelum menentukan langkah penyidikan, OJK melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa OJK memiliki instrumen penegakan hukum yang lebih kuat. Kewenangan tersebut diperjelas melalui POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
OJK juga dapat melakukan penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan pemulihan kerugian korban, nilai kerugian, serta dampaknya terhadap sektor jasa keuangan dan masyarakat. Namun, mekanisme tersebut tidak berarti semua tindak pidana dapat diselesaikan hanya dengan pembayaran ganti rugi.
Di sisi lain, penanganan pinjaman online ilegal membutuhkan koordinasi dengan berbagai lembaga. OJK bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui Satgas PASTI. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang sesuai jenis perbuatannya.
Dengan demikian, harus dibedakan antara penyelenggara LPBBTI yang berizin dan aktivitas pinjaman online ilegal. OJK memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, serta penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai batas kewenangannya. Sementara itu, berbagai tindak pidana yang dilakukan melalui sarana digital dapat melibatkan kewenangan aparat penegak hukum lainnya.
Penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan masyarakat
Tantangan terbesar dalam penanganan kejahatan pinjaman daring adalah kecepatan perkembangan teknologi. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, aplikasi yang berganti-ganti, rekening berbeda, dan sistem komunikasi digital untuk menghindari penegakan hukum.
Karena itu, penanganannya tidak cukup dilakukan setelah korban menyampaikan pengaduan. OJK perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko, pemantauan aktivitas penyelenggara, pertukaran informasi, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Masyarakat juga perlu memperoleh akses pengaduan yang mudah, cepat, dan memberikan kepastian tindak lanjut.
Data OJK yang mencatat 3.903 pengaduan terkait pinjaman online ilegal selama 1 Januari hingga 29 Mei 2023 menunjukkan adanya persoalan serius yang dihadapi masyarakat pada periode tersebut. Angka ini memang tidak dengan sendirinya membuktikan kegagalan pengawasan OJK. Namun, data tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan terhadap perlindungan konsumen dan penanganan aktivitas keuangan ilegal.
Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penanganan kejahatan fintech perlu mempertimbangkan karakteristik khusus kejahatan digital. Pemikiran bijzondere toestanden atau keadaan khusus dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan modus kejahatan yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristiknya.
Pendekatan tersebut juga perlu memperhatikan pemikiran biomijuridika yang menempatkan nilai moralitas, kemanusiaan, dan Ketuhanan sebagai landasan pembentukan serta pelaksanaan hukum. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengejar pelaku. Hukum juga harus memulihkan kerugian, melindungi martabat korban, dan mencegah kejahatan serupa terulang.
Pada akhirnya, fintech seharusnya menjadi sarana untuk memperluas akses keuangan masyarakat, bukan menjadi alat untuk mengeksploitasi kesulitan ekonomi. OJK memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kegiatan jasa keuangan berjalan sesuai ketentuan. Namun, keberhasilan penanganan kejahatan pinjaman daring juga membutuhkan kerja sama OJK, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat.
Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kemajuan perlindungan hukum. Sebab, tujuan utama hukum bukan hanya memberikan kepastian dalam transaksi, tetapi juga menjamin keadilan dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan serta teknologi.
