MA PERLU TATA ULANG PERLAWANAN PERDATA TERHADAP PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Berita3 Views

Penulis: Prof Dr Andi Muhammad Asrun SH MH
Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi
Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan

Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang mekanisme upaya hukum perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selama ini, upaya hukum perlawanan kerap menjadi instrumen untuk memperpanjang penundaan eksekusi putusan pengadilan. Praktik tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan dan menghambat kepastian hukum bagi pihak yang telah memenangkan perkara.

Dalam hukum acara perdata, perlawanan pada prinsipnya merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, meskipun pihak tersebut tidak terlibat dalam perkara sebelumnya. Dasar hukum perlawanan pihak ketiga antara lain terdapat dalam Pasal 378–384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 195 ayat (6) HIR. Secara prinsip, putusan pengadilan perdata hanya mengikat para pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat. Hal ini berbeda dengan mekanisme pemeriksaan perkara tata usaha negara yang memungkinkan keterlibatan pihak ketiga melalui mekanisme intervensi.

Persoalan muncul ketika mekanisme perlawanan justru digunakan berulang kali untuk menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, perlawanan dapat diajukan lebih dari satu kali, bahkan berulang kali oleh pihak yang sama. Berdasarkan laporan masyarakat, pernah terjadi suatu perkara di salah satu pengadilan negeri di Pulau Jawa yang sampai lima kali memperoleh perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Namun, pelaksanaan eksekusi tersebut terus menghadapi hambatan karena munculnya upaya perlawanan.

Ironisnya, praktik perlawanan terhadap putusan pengadilan juga dilakukan oleh pejabat negara, baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Padahal, pejabat negara semestinya menjadi pihak yang memberikan teladan dalam menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan. Ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap justru terus dihadapkan pada upaya perlawanan, wibawa lembaga peradilan dan prinsip negara hukum menjadi taruhan.

Contoh lain yang memunculkan kontroversi terjadi di salah satu pengadilan negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam perkara tersebut, pemohon yang sama mengajukan perlawanan untuk kedua kalinya setelah perlawanan pertama ditolak oleh pengadilan. Persoalannya, pada pengajuan perlawanan kedua, di pengadilan negeri yang sama dan oleh ketua pengadilan negeri yang sama, justru dijatuhkan putusan yang mengabulkan perlawanan tersebut sehingga pelaksanaan eksekusi putusan perdata menjadi terhambat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi pertimbangan hukum dan kepastian hukum dalam penanganan perkara perlawanan.

Rangkaian praktik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlawanan berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen untuk mengulur-ulur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Jika tidak ditata secara tegas, upaya hukum yang semestinya memberikan perlindungan kepada pihak ketiga justru dapat berubah menjadi sarana untuk menghindari kewajiban hukum dan menunda pemenuhan hak pihak yang telah memenangkan perkara.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap mekanisme perlawanan dalam perkara perdata. Penataan tersebut perlu mencakup kejelasan persyaratan pengajuan perlawanan, pembatasan terhadap pengajuan perlawanan berulang dengan objek dan dasar yang sama, serta penegasan bahwa upaya perlawanan tidak boleh secara otomatis menjadi alasan untuk menunda eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung juga perlu memperkuat pedoman bagi para ketua pengadilan negeri dalam menangani permohonan perlawanan, terutama yang berpotensi menghambat pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, mekanisme perlawanan tetap memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang benar-benar dirugikan, tetapi tidak menjadi celah untuk mempermainkan proses peradilan.

Pada akhirnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan. Sebab, keadilan tidak cukup hanya diwujudkan melalui putusan hakim, tetapi juga harus hadir melalui pelaksanaan putusan tersebut. Membiarkan eksekusi terus tertunda akibat perlawanan yang diajukan berulang kali sama artinya dengan membiarkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum berlangsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *